Pringsewu – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu tahun 2026 kini memasuki tahap krusial. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD pada Selasa (21/10/2025), Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, memberikan tanggapan komprehensif atas pandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD sebelumnya. Bupati menegaskan bahwa setiap masukan, saran, dan rekomendasi dari wakil rakyat akan menjadi landasan utama dalam penyempurnaan dokumen anggaran ini.
Fokus utama dari penyesuaian anggaran tahun 2026 adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 140 miliar, seperti yang tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan RI Ditjen Perimbangan Keuangan No.S-62/PK/2025. Penurunan ini menjadi faktor penentu dalam pemangkasan sejumlah pos anggaran dan mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih adaptif.
Dalam upaya menghadapi tantangan fiskal ini, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja. Bupati menjelaskan berbagai strategi, antara lain:
* **Optimalisasi PAD:** Mengintensifkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, termasuk peningkatan dari pelayanan kesehatan/BLUD yang diapresiasi Fraksi PKB. Untuk sektor pariwisata, Pemkab berkomitmen mendukung pengembangan destinasi wisata dan memperbaiki infrastruktur akses. Sementara itu, pelaku UMKM akan difasilitasi akses permodalan ringan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah.
* **Penguatan BUMD:** Memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai inovasi pendorong PAD, dengan memastikan jajaran komisaris, direksi, dan manajemen bekerja secara profesional dan akuntabel, sejalan dengan pandangan Fraksi Gerindra.
* **Belanja Berbasis Kinerja:** Pendekatan belanja APBD 2026 akan menitikberatkan pada kualitas dan dampak anggaran yang maksimal bagi masyarakat, bukan hanya kuantitas. Ini merupakan jawaban atas masukan Fraksi Demokrat.
* **Stimulasi Ekonomi dan Layanan Publik:** Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkab akan fokus pada investasi publik, mendorong sektor unggulan, menciptakan lapangan kerja, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan publik, seperti yang ditekankan Fraksi PDIP.
* **Kemandirian Fiskal:** Mengatasi ketergantungan pada dana transfer pusat melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal dan melakukan terobosan dalam menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan aspirasi Fraksi Golkar.
Bupati Riyanto Pamungkas menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan dari seluruh fraksi, khususnya Fraksi PAN dan PKS yang menyoroti pentingnya Ranperda ini sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Ia berharap Ranperda APBD 2026 dapat menjadi pilar hukum yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Subscribe Our Newsletter
0 Komentar
Post a Comment